ttg buku SD dan SMP


Minggu depan anak-anak saya masuk sekolah (satu di SMP dan satu di SD), kemarin mereka merengek-rengek ke sekolah untuk mengambil (membeli) buku pelajaran. Lho kenapa nggak pinjam aja teman yang sudah lulus, “udah ganti, jadi bukunya bisa beda pak” kata mereka.

Situasi memang sudah mengarah agar anak-anak membeli buku dari sekolah, “takut beda”.

Di sekolah para guru memang sudah siap dengan buku-buku tersebut, yang SD satu paket Rp 185 ribu, sedang yang SMP satu paket Rp 447 ribu.

Jadi untuk buku aja total Rp 632 ribu. Banyak juga nih.😦

Kayak apa sih buku-buku tersebut. Tipis-tipis, menurutku nggak ada yang istimewa, yang ngarang aja juga tidak aku kenal. Kayaknya aku juga bisa koq kalau mau. Tapi yang jelas buku tersebut pasti sangat laku dibanding buku-bukuku, karena ada jaminan dibeli oleh siswa.

Aku mengingat sekolahku dulu di Yogya, di SMP atau SD dulu, rasanya tidak ada itu pembelian buku-buku seperti itu yang mahal tersebut. Rasanya buku-buku dulu dipinjamin sekolah atau bisa pinjam dari kakaknya, yang aku ingat yaitu di SMA, buku paketnya dipinjamin.  Juga buku paket yang dimaksud tidak sebanyak sekarang, hanya Fisika, Biologi, Matematika, Sejarah dan Bahasa Indonesia. Nggak banyak tetapi tebal dan berbobot. Bukunya juga itu-itu juga. Tidak seperti sekarang, tiap tahun selalu harus baru, buku agama aja ada dua, tipis-tipis lagi, pokoknya bukunya banyak deh, sehingga harganya juga mahal.😦

Aku merasa sekolah jaman sekarang bertele-tele, tidak efisien, manja, nggak lebih berbobot dibanding jaman dulu tapi yang jelas berbiaya tinggi.

Apa coba alasannya bahwa buku pelajaran setiap tahun harus ganti. Pada tingkat perguruan tinggi aja nggak seperti itu. Itu khan hanya agar menghasilkan uang aja khan. Kalau alasannya biar selalu up-to-dated.  Aku mau tahu, siapa sih yang punya pendapat seperti itu. Aku yakin orang tersebut pasti dapat keuntungan materi dengan alasan tersebut.

Pantes sekarang IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) rame-rame berubah menjadi Universitas, misinya GAGAL.

Pantes juga, jika dulu sekitar tahun 50-an (sebelum ada IKIP) banyak guru-guru Malaysia belajar di Indonesia, tetapi sekarang banyak orang kita yang gantian belajar ke Malaysia.

Pantes juga mendengar kabar ada satu kelompok guru-guru PGRI dari Semarang ke Jakarta untuk berdemo menuntut dana pendidikan ke pemerintah. Berdemo ! Jadi nggak beda ya dengan buruh.

Ada indikasi, tapi kayaknya betul bahwa sekolah di Indonesia semakin mahal. Tetapi kondisi tersebut tidak berimbas kepada kesejahteraan guru. Mana ada guru yang sejahtera hidupnya mau bersusah-susah demo ke Jakarta. Meskipun yang demo tersebut mempunyai alasan klasik yaitu untuk meningkatkan pendidikan anak bangsa, tetapi ujung-ujungnya pasti menyangkut kesejahteraan diri juga. Indonesia…   

Iya khan.😀

Kasihan itu para keluarga Indonesia yang anak-anaknya sedang bersekolah di sini.😦

16 thoughts on “ttg buku SD dan SMP

  1. Wah… mahal juga ya?
    Dan opini “mahal” ini juga keluar dari benak Pak Wir yang notabene adalah pengarang buku.
    Berarti, lebih murah bukunya Pak Wir daripada buku SD atau SMP itu (padahal isinya lebih padat), ‘tul ga Pak? Atau jgn2 buku Pak Wir juga mahal? Hehehe… Comment’nya dong Pak… Kapan hari saya cari di Gramedia mereka lagi ga ada stok.

    Mungkin inilah cermin pendidikan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan India saja, harga buku di sana hanya sekitar 20-30% buku di Indonesia.
    Instansi pendidikan juga beralih fungsi menjadi instansi finansial. Yayasan bersikap seolah Perusahaan Terbuka (PT) yang melulu memperhitungkan untung-rugi.

    Paradigma di masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan adalah investasi masa depan mulai berkembang ke arah “investasi finansial”. Hal ini mungkin tampak nyata misalnya jika ingin masuk ke Fakultas Kedokteran yang uang masuknya aja sampai ratusan juta rupiah, akhirnya setelah lulus, tarif konsultasi dokter akan menjadi mahal karena mereka berpikir “investasi” tadi. Jika tidak mahal, kapan “investasi”nya kembali. SUNGGUH MENYEDIHKAN! Jika begini, efek dominonya akan sungguh terasa di masyarakan.

    Semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

    Salam,
    H.W.

    Suka

  2. Buku-buku saya juga mahal lho, tebal 500 halaman sekitar Rp 82 rb. Beli sepuluh aja udah mendekati 1 jt. Jadi maklumlah jika ada yang meminta, nggak kukasih. Jatahnya aja hanya enam dari penerbit, lainnya harus beli sendiri.

    Buku saya mahal karena target pembacanya khan lain, yaitu masyarakat profesional yang memang memerlukannya untuk menambah ilmu sehingga dapat digunakan untuk mencari duit. Selain itu materi buku tersebut memang spesifik, nggak ada saingannya, juga orisinil. Karena kalangan profesional relatif sedikit maka buku hanya dicetak terbatas (sekitar 2500 aja), oleh karena itu untuk profitnya harganya juga segitu.

    Profit tersebut penting, bagaimanapun penerbit adalah bisnis, yaitu nyari keuntungan. Ingat, jangan bayangkan bahwa keuntungan tersebut langsung kepenulisnya. Nggak seperti itu, penulisnya hanya dapet royalti aja, tergantung laku tidaknya buku tersebut. Jadi bisa aja bukunya memang bagus, bermutu gitu, tapi kalau nggak ada yang beli, ya berarti GAGAL.

    Jadi bagi penerbit, buku yang sukses adalah buku yang laris. Berkaitan dengan hal tersebut di mata penerbit, buku-buku teknik dianggap bukan buku yang banyak pembeli, sedikit, gitu lho. ini problem, menyebabkan banyak penulis yang mempunyai naskah teknik jadi gagal membuat buku karena nggak ada penerbit yang mau menerima.

    Bayangkan aja, naskah saya aja yang baru, sebelumnya udah saya tawarkan ke berbagai penerbit, ada sepuluh penerbit lho. Pada nolak, hanya ada satu yang menanggapi, salah satu penerbit di Jakarta, tetapi mereka hanya berani nyetak 1000 aja. Baru fokus ke Elex lagi, bisa langsung menyakinkan mas Ari, gitu-gitu aja beraninya hanya 2500 eks. Karena targetnya teknik sipil gitu.

    Artinya apa, dengan sejumlah itu maka harga buku agar mereka profit mereka jual seharga nilai di atas (82 rb).

    Saya, karena melihat latar belakang begitu (nggak setiap penerbit mau nerbitkan) dan agar penerbit profit dan mau menerbitkan lagi, ya setuju aja. Tugas saya selanjutnya adalah menyakinkan pembaca bahwa dengan harga segitu (rp 82 rb) yang artinya lebih murah dari harga pulsa, mereka akan mendapat sesuatu yang istimewa, berguna bagi karir mereka. Jika melihat itu, tentulah harga tadi relatif murah. Jika penjualannya banyak, karena ada kepastian pembelinya, mungkin dijadikan buku wajib di perguruan tinggi, maka pasti harganya akan turun.

    Kondisi itu beda dengan buku-buku sekolah SD atau SMP tersebut. Coba main-main ke toko buku, banyak sekali lho judul-judul buku sekolah tersebut. Bedanya hanya disampul. Coba buka, isinya apa, mirip-mirip satu sama lain. Sebagian besar hanya berupa kompilasi dari bacaan yang sudah ada sebelumnya, yang orisinil sedikit.

    Mereka berani menerbitkan kenapa ? Karena pangsanya adalah bukan pembaca tetapi institusi sekolah yang akan menjualnya sebagai paket (buku wajib). Lha disitu mereka dapat profitnya.

    Coba sekarang sistem pembelajaran di sekolah di ubah. Kurikulum jangan dipaksakan dari atas ke bawah, tidak setiap saat diganti, dan dibiasakan bahwa buku itu adalah untuk dibaca. Karena nggak sering ganti maka sekolah berani beli banyak untuk perpustakaannnya, selanjutnya anak-anak pinjam dari perpustakaan tersebut. Jadi jangan setiap tahun harus beli buku gitu. Maka saya yakin penerbitan buku-buku SD atau SMP nggak sebanyak itu, sedikit tapi bukunya benar-benar bermutu gitu karena pakai mekanisme pasar, jadi yang nggak baik nggak laku. Sekolah jadi murah, minimal nggak dibebani biaya buku gitu, setiap tahun lagi. Khan kebangetan.😦

    Jadi intinya, saya mau ngomong, banyak buku-buku pelajaran SD atau SMP atau lainnya itu bukan karena penulisnya pada produktif, tetapi karena tuntutan pasar, ada bisnis, maka penerbitnya nyari penulis, sesuaikan spek, yaitu ikuti kurikullum. Karena sangat mengikuti aturan maka jangan bayangkan banyak inovasi muncul.

    Intinya lagi, kita para orang tua murid, menjadi target bisnis (korban) para penerbit buku tsb. Keterlaluan nggak.

    Suka

  3. Wah..ini sih lagu lama pak.. Hal seperti ini sudah terjadi sejak saya SD. Saya dan kakak saya,yang 1 sekolah hanya berbeda 1 angkatan, bukunya cuma sama beberapa saja. Itu juga karena kebijakan sekolah memakai buku-buku lama yang kurikulumnya sudah tidak berlaku namun dinilai sangat penting untuk diajarkan. Misalnya buku “Cerdas Tangkas”.

    Namun pihak sekolah juga sering mendoktrin murid2 agar membeli buku baru walau ada buku bekas kakaknya yang sama. Katanya biar ga ada coretannya jadi ngak nyontek punya kakaknya. Khususnya buku-buku yang bersifat latihan, bukan buku teks.

    Sekolah juga sudah seperti pedagang buku, dengan iming-iming discount khusus dari penerbit dan belum tentu pula setiap tahunnya sama penerbitnya. Karena memang seperti kata pak wir, setiap buku paket yang ada di pasaran isinya sama semua. Jadi mau dari penerbit manapun sama saja, tinggal yang mana yang memberi potongan paling tinggi untuk sekolah.

    Ya susah pak.. namanya juga pedagang.. kalau ada kesempatan cari untung kenapa ngak.

    Suka

  4. Salam Kenal,
    Kembali ke tugas utamanya saja Pak, seorang guru adalah tenaga kependidikan dan berikan penjualan dan distribusi buku kepada ahlinya, yaitu Pebisnis.

    Ayo Pendidikan Indonesia Bangkit!

    Suka

  5. jadi ingat waktu smp, udah beli mahal mahal dibilang buku wajib eh nggak dipake sama sekale.
    padahal itu 17 tahun yang lalu.

    Suka

  6. salam kenal pak wir, saya mhs tek sipil di salah satu PT di Jkt.

    Kalo guru tidak dapat bisnis dari buku, kira2 apa donk cara guru unt kesejahteraan mereka. Guru juga manusia pak !. mereka butuh kasih makan anak, istri kadangkala harus memberikan makan ortu, mertua dll.

    Kalo mengandalkan gaji atas guru negeri golongan II aja sebesar 1 juta-an (itu untuk guru negeri, belum lagi guru bantu dll) untuk makan sehari2, bayar tagihan ini itu sudah habis, truz untuk tabungan kesehatan bagi mereka jika sakit apa ?.

    Coba pak wir, kasih pencerahan kepada kita, kira-kira apa caranya untuk kesejahteraan mereka pahlawan tanda tanda jasa.

    Suka

  7. Kalo guru tidak dapat bisnis dari buku, kira2 apa donk cara guru unt kesejahteraan mereka.

    Kalau begitu, jangan tanggung-tanggung mas, jangan hanya buku, masih banyak yang lain, misalnya : seragam, kaus kaki, sepatu, tas, topi, jemputan sekolah, les privat, ekstra-kurikuler.

    Itu bisa juga mendatangkan duit lho, apalagi kalau didukung oleh formalitas / peraturan yang mendukung. Misal, untuk SD diharuskan pakai seragam warna ini produk ini, lalu SMP beda lagi dst.

    Pokoknya jika sekolah akan dijadikan lahan binis, itu saya kira bisa dan mudah mas, karena menyangkut massa yang besar. Tetapi sekolah sebagai infrastruktur untuk mencerdaskan bangsa, saya kira tidak semudah itu, diperlukan ‘hati’ dan ‘kompetensi’ dari para pelakunya (guru dan yang terkait). Susahnya adalah bagaimana ‘hati’ dari para guru dapat diberikan secara rela (hati yang paling dalam) jika anaknya merengek karena perutnya lapar, kakinya sendiri juga kelelahan (naik turun angkot, kehujanan), dsb-nya.

    kira-kira apa caranya untuk kesejahteraan mereka pahlawan tanda tanda jasa.

    Intinya bahwa guru sebenarnya nggak perlu tanda jasa, asal kebutuhannya dicukupi OK. Untuk apa tanda jasa, jika perut kosong, badan kedinginan dsb.

    Menurut saya satu-satunya jalan adalah mem-profesionalkan profesi guru. Guru yang tidak profesional = out. Untuk itu harus dimulai dari pendidikan awalnya, yaitu untuk menjadi guru adalah orang-orang yang top-ten di kelasnya. Agar orang-orang yang top-ten mau jadi guru maka harus dipastikan bahwa mereka mendapatkan bayaran yang istimewa. Agar mereka pantas mendapat bayaran yang istimewa maka mereka perlu menunjukkan bahwa mereka itu ‘pantas’.

    Saya jadi ingat jaman dulu saya masuk universitas, waktu itu nggak ada terpikir masuk ikip, kesannya buangan. Bayangin itu waktu muda dulu, nggak ada cita-cita seperti itu. Sorry, jaman waktu muda dulu, nggak kebayang itu kalau jadi guru itu adalah tugas mulia, tahunya guru itu identik dengan hidup prihatin. Sekarang kena batunya, yaitu jadi guru juga.😀

    Nah masalahnya sekarang adalah bagaimana mengkategorikan sebagai “profesional”. Ini yang perlu dipikirkan dengan baik. Kalau untuk dosen di perguruan tinggi, sudah ada tolok ukurnya, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi : pengajaran ; penelitian dan publikasi ; serta pengabdian pada masyarakat. Dimana hal-hal tersebut dievaluasi terus menerus, sepanjang waktu yang disebut KUM. Meskipun dalam pelaksanaannya juga tidak gampang.

    Di luar negeri ada wacana yaitu PUBLISH or PERISH , yaitu tekanan untuk selalu produktif dalam berkarya tulis agar tetap menjadi dosen atau OUT. Kalau disini khan nggak, dosen di sini yang penting khan ngajar. Bahan ngajarnya aja dari dosennya yang dulu, dosennya yang dulu juga dapat dari dosennya lagi. Akhirnya apa : “nggak ada isinya”.

    Suka

  8. thank’s atas sarannya. Jadi ada ke”Profesional”an yang menjadi tolok ukur dalam menjadi guru.
    Terima kasih pak Wir, kalo saya dikasih kesempatan jadi lecture juga akan berusaha untuk “Profesional” .

    Suka

  9. Pak Wir, yth

    Saya seorang guru. Mendengar keluhan dari orangtua murid seperti anda, bagi saya adalah hal yang biasa. Nah, saya hanya ingin mengajak peninjauan masalah buku lebih proporsional. Benarkah yang salah hanyalah guru ?

    Masalahnya begini:
    1. Iklim monolitik di Indonesia. Yang benar adalah yang sesuai dengan atasan, dan biasanya hanya ada kebenaran tunggal. Siapa atasannya? Buanyak sekali, Pak. Kalau guru mempunyai kebebasan dalam melaksanakan instructional system, bolehlah guru sedikit dibedakan dari buruh, meski nasip tidak jauh berbeda (Namara 1998). Kalau seorang guru menyoba menentang arus monolitik, apa seluruh nasip keluarganya akan dipertaruhkan?

    2. Tuntutan kurikulum. Kurikulum berubah, seharusnyalah paradigma pendidikan juga berubah termasuk didalamnya ada approach, method, dan technicnya. Pertanyaannya apakah orang tua murid mau, kalau anaknya diajar menurut kurikulum yang lama ?

    3. Guru juga punya anak. Keluarga guru juga memerlukan tidak sedikit uang. Untuk mencari uang tambahan, mereka tidak banyak cukup banyak waktu lagi, mengingat sekarang mereka dibebani untuk memberi tambahan les bagi muridnya dll, apalagi mereka tidak bisa memberikan les privat untuk anak didiknya. NB: Berapa sih untung penjualan buku di sekolah kalau dibandingkan keuntungan bupati yang mengharuskan pembelian buku bantuan sekolah ?

    Demikian tanggapan saya sebagai seorang guru. Terima kasih kami diberi masukan. Akan lebih berteima kasih kalau kami diberikan jalan keluar yang baik, karena kami juga punya anak yang perlu banyak uang untuk sekolah juga dan kebetulan kami tidak seuntung Bapak-bapak.

    Suka

  10. Yth pak Widya,

    Mohon maaf jika artikel saya menyinggung martabat para guru, padahal bagi sebagian besar guru di Indonesia hanya itu yang dapat dibanggakan. Itu pula yang membuat mereka merasa berharga meskipun pendapatannya tidak beda jauh dengan para buruh.

    Mohon maaf lagi, tetapi ini menyitir berita-berita koran yg banyak terbit di pagi hari.

    Moga-moga Bapak tidak termasuk pada golongan yang saya sebut di atas. Tetapi kalau menilik keluhan Bapak di akhir komentar, saya koq jadi ikut prihatin juga.

    Mohon di baca, komentar saya ini bukan maksud untuk mengejek, tetapi mencoba memikirkan masalah “kenapa bisa seperti itu”.

    Pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa ada Bupati yang berperan dalam menentukan buku bantuan sekolah juga menunjukkan bahwa guru dalam hal ini hanya menjadi objek saja.

    Penggunaan buku-buku sesuai usul pejabat tertentu, yang mungkin isinya belum tentu diyakini benar oleh guru pembawa materi di kelas juga menunjukkan bahwa guru belum dianggap mandiri, hanya sekedar sebagai tukang mengajar saja.

    Karena anggapan dan kondisi seperti itulah maka nama guru tidaklah penting, nama sekolah lebih dominan. Jadi sebenarnya belum ada penghargaan guru sebagi individu.

    Mengapa itu terjadi.

    Karena kondisi itu pula yang menyebabkan yang penting adalah posisi, misal guru matematik SMA “TOP”, siapa gurunya, bisa siapa aja, asal lulus IKIP bidang tersebut. Toh guru tersebut tinggal ngikutin buku sekolah. Gitu khan.

    Meskipun secara umum kondisi guru juga mirip di perguruan tinggi, tetapi kalau di PT maka nama pribadi lebih dihargai, atau minimal mempunyai bobot sama dengan institusi, misal Prof. Amin Rais dari UGM.

    Koq bisa gitu ya.

    Apakah mungkin itu karena gelar ?

    Bisa juga.

    Tetapi menurut saya itu adalah karena konsep kita yang salah tentang pendidikan murah. Kita (pemerintah) khan selalu gembar-gembor pendidikan murah, ini dan itu.Karena konsep tersebut digeneralisasi maka jadinya murahan.

    Kenapa, karena dukungan dari pemerintah tidak mencukupi, sedangkan pemasukan dari siswa tidak boleh besar maka yang dipress adalah gurunya. Apa itu. Gajinya.

    Karena gaji guru yang rendah itulah maka profesi tersebut menjadi kurang menarik bagi ‘orang-orang tertentu’ yang sebenarnya punya potensi untuk jadi guru yang baik (top-score), dan akhirnya diisi orang-orang yang mau gaji rendah tsb. Itu berlangsung terus menerus, mungkin sudah menjadi generasi.

    Apa yang terjadi

    karena kami juga punya anak yang perlu banyak uang untuk sekolah juga dan kebetulan kami tidak seuntung Bapak-bapak.

    itulah yang terjadi.

    Tapi jangan khawatir, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah tertentu yang mau membayar mahal untuk guru yang baik karena memang murid-muridnya mau membayar itu. Tapi kuncinya gurunya harus berkompetensi.

    Jadi kata kuncinya jika gurunya berkompetensi, bisa mandiri dan disegani karena reputasinya maka saya kira masalah dapat diatasi.

    Masalah ke dua yang muncul, adalah bagaimana untuk itu.

    Sekolah dong.

    Biayanya dari mana ? Saya khan punya anak dan istri, gaji saya aja nggak cukup untuk sehari-hari. Saya udah habis waktu untuk ngajar sana-sini. apalagi sekolah lagi.

    Itulah yang terjadi . Lingkaran setan yang tidak berujung. Ujung-ujungnya GAJI.

    Suka

  11. Pak Wir dan teman-teman orang tua wali murid. Saya tidak tersinggung dengan keluhan para wali murid. Saya paham, yang terungkap adalah sebagian dari realita pendidikan. Harapannya, realita ini bukanlah bagian dari konsep pendidikan, yang tentu saja akan menjadi lebih menyedihkan.

    Barangkali saya hanya bisa usul untuk bapak-ibu yang sekualitas Pak Wir (dari sisi titel, pekerjaan, dan jaringan yg memungkinkan), tolong susun dan usulkan construct pendidikan bagi bangsa ini yg terdiri dari konsep-sonsep dan pada level indikator benar-benar bisa dilaksanakan dan diukur. Dengan demikian, masyarakat umum tidak hanya meributkan phenomena, tanpa memahami konsep dan konstruksinya. Harapannya, pemerintah juga bisa membedakan konstruk pendidikan yang lain dengan konstruk berpolitik, sehingga pendidikan tidak akan digunakan sebagai transportasi para politikus.

    Kalau para pendidik self-fullfiled dan empowered maka mereka akan bisa menjalankan tugas kependidikannya dengan baik.

    Terima kasih.

    Suka

  12. Salam sejahtera pak Widya,

    Jika sebelumnya Bapak memposisikan diri sebagai guru, yang merasa bahwa setiap tindakannya tidak mandiri (sesuai atasan), lalu tuntutan kurikulum lalu juga sebagai manusia.

    Pada kondisi seperti itu saya mencoba menjawab bahwa kemandirian guru penting, caranya dengan mengajak untuk berani mulai dengan meningkatkan potensi diri sendiri dulu.

    Tapi kelihatannya bapak tidak menanggapi dan sekarang terlihat memposisikan diri bukan sebagai guru lagi tetapi sebagai bos-nya guru. Tepatnya pejabat publik, itu terlihat dengan meminta bikin usulan yang dilengkapi indikator2 segala. Itu khan hanya penting bagi pejabat publik. Gunanya apa, ya untuk tameng menjawab pertanyaan masyarakat. Masyarakat kita khan sekarang sudah pintar-pintar, bisa menerima penjelasan pemerintah berdasarkan angka-angka statistik, misalnya dikatakan bahwa pengangguran berkurang 5%, inflasi terkendali dibawah 1%, dll, padahal kenyataannya masyarakat bisa merasakan langsung bahwa harga-harga setiap tahun naik, cari kerja susah dll. Tapi mau protes takut dikira nggak bisa baca statistik, padahal aku juga bingung.😆

    Terus terang saya bukan ahli pendidikan. Sebenarnya yang disebut ahli pendidikan pada saat ini yang seperti apa sih. Khususnya setelah era 80-an koq banyak sekali sih kemunduran di dunia pendidikan dasar.

    Mula-mula ditandai dengan dihilangkannya sekolah favorit, rayonisasi, sama rata yaitu dengan alasan keadilan. Dengan cara seperti itu, khan sebenarnya sudah hilang indikator untuk menunjukkan mana yang unggul dan mana yang belum unggul sehingga perlu perhatian khusus.

    Setelah rayonisasi, lalu penentuan buku teks, yang seakan-akan setiap tahun harus ganti. Apa sih alasannya bahwa harus setiap tahun ganti. Biar up-to-dated gitu ya. Wah ini alasan yang dibuat-buat, untuk tingkat perguruan tinggi aja nggak seperti itu. Itu khan males aja, selain itu dengan konsep ganti buku bisa jadi bisnis. Silahkan pak Widya tanya hati nurani sendiri, benar nggak itu. Jaman saya sekolah dulu, buku teks adalah milik pemerintah, kita siswa meminjam. Buku itu hanya sebagai referensi, tambahan kita mencatat sendiri, gurunya juga bikin materi sendiri. Rasanya waktu itu cukup, bahkan nyari referensi tambahan. Yang jelas untuk buku, siswanya nggak perlu keluar duit. Sekarang koq keluar duit untuk beli, apa itu bukan berarti kemunduran.

    Saya mengusulkan dengan mengingat bahwa masih banyak teman-teman yang berjiwa besar/sosial dengan maksud mencerdaskan bangsa, biarkan mereka melaksanakan idenya sendiri yang menurut mereka yang terbaik. Bebaskan saja kurikulum, hanya ikat kurikulum tertentu demi standardisasi bersama, maupun terhadap hal-hal yang berbahaya (ideologi). Atau tentukan suatu yang dapat digunakan sebagai indikator yang disepakati bersama untuk evaluasi.

    Mungkin untuk sementara itu dulu pak.

    Suka

  13. Pak Wir yth,

    Wah, nampaknya asyik juga bisa berdiskusi dengan wali murid yg berwawasan luas dan kritis seperti Pak Wir. Hanya saja tebakan (saya yakin bukan murni analisa) Pak Wir tentang pekerjaan saya tidak tepat alias salah.

    “Tapi kelihatannya bapak tidak menanggapi dan sekarang terlihat memposisikan diri bukan sebagai guru lagi tetapi sebagai bos-nya guru. Tepatnya pejabat publik, itu terlihat dengan meminta bikin usulan yang dilengkapi indikator2 segala.”

    Saya guru yg nyambi ‘ternak teri’ alias nganter anak nganter istri, karena kendaraan cuma ada satu, istri juga harus kerja. Hehehe. Kalau masih penasaran boleh ditanyakan ke JETA (Jogyakarta English Teachers Association), atau boleh juga kalau pas ‘kundur’ Yogya mampir ke tempat saya.

    Mengapa saya minta usulan Contruct pendidikan ?

    Dalam pikiran saya, akar dari permasalahan ini adalah ketidakjelasan construct-nya. Dan untuk merumuskan itu khan perlu dicari keyakinan dasar / basic belief tentang pendidikan. Kenapa orang belajar? Apa itu belajar? Dan bagaimana orang belajar ? Kalau semuanya sudah jelas khan tinggal diteruskan, kenapa orang belajar arsitek dan lain-lain. Kalau pepatah yg saya pelajari di SMA sih “Non scolae sed vitae discimus” atau ‘kita belajar bukan untuk sekolah tapi untuk hidup’. Ada miripnya dgn kurikulum sekarang (belajar untuk hidup) ya?

    Kalau pertanyaan ‘bagaimana belajar’ sudah bisa dijawab, tentu permasalahan yg selama ini dibahas kemungkinan kecil tidak akan muncul.

    Jadi, itulah pentingnya construc pendidikan dipahami semua orang bukan hanya kepentingan pemerintah.

    Bagi saya, construc pendidikan yang jelas bisa membantu saya dalam menjalankan ‘reflective teaching’ sehingga saya akan lebih mampu untuk empower murid saya dan saya sendiri.

    Paradigma pendidikan sendiri, harus kita sadari perkembangan dan perubahannya. Classical humanism menekankan supaya siswa mewarisi nilai-nilai luhur (jaman dulu), kalau tidak mereka tidak dianggap civilized. Behaviorism menghendaki supaya guru tindakan-tindakan siswa seperti yg kita inginkan. Progresivism menekankan supaya guru mempersiapkan siswa agar bisa mempersiapkan/membangun dunia yg akan datang. Saya kira Pragmatic progresivism memang lebih cocok untuk saat ini karena memungkinkan untuk mengadopsi nilai nilai lama untuk mempersiapkan anak didik dalam membangun dan berpartisipasi dalam pembangunan dunia yg akan datang.

    Bagi saya, guru diharapkan mampu membuat siswanya untuk memahami sesuatu. Dengan memeahami sesuatu mereka mempunyai autonomy untuk menentukan sesuatu. Kalau mereka autonomous mereka akan mendapatkan aktualisasi dirinya dan mereka akan menjadi sempurna untuk mereka sendiri.

    Pak Wir boleh sharring lho, setelah dapat S3 merasa semakin empowerd atau tidak, supaya saya bisa mereposisi kepercayaan dasar saya.

    Wah, kalau statistik saya tidak begitu paham. Mungkin karena saya tidak dari program eksakta, atau mungkin karena saya lebih senang penelitian kualitatif yang lebih humanistic, tidak meng-generate orang dan lain-lain. Saya takut salah karena kalau saya melihat angka peningkatan tarap hidup, melihat besarnya angka uang yg direncanakan untuk sekolah sebenarnya saya harus optimis, tetapi ternyata memang saya tidak bisa membaca statistik dan menafsirkannya.

    Kembali ke masalah biaya pendidikan utamanya buku, mungkin kita bisa belajar dari salah satu SMA swasta di Yogya De Britto yang menerapkan system subsidi silang dalam sekolah sendiri. Yg merasa mampu membantu yg lainnya.

    God be with you always!

    Suka

  14. Pak Widya guru ya, syukurlah kalau begitu kita sama-sama guru. Kebetulan adik saya yang terkecil belum lama ini diangkat sebagai guru muda di De Britto Jogya. Dengan demikian lengkap sudah, setelah pensiun orang tua sekarang juga menyibukkan diri jadi guru, baik sebagai dosen luar biasa di ptn bekas ikip, maupun guru penasehat di STM, maupun sesepuh di pts, mertua juga pernah jadi guru, bahkan kepala sekolah salah satu SMA swasta favorit, adik (suami istri) juga guru.

    Jika menurut bapak kesalahannya adalah di “Contruct pendidikan” , kalau saya mungkin berpendapat beda. Pemerintah terlalu masuk ke dalam, terlalu dominan, karena tidak percaya akan kemandirian sekolah. Selain itu juga anti-pati dengan institusi pendidikan yang dianggap eksklusif. Maunya sih agar kelihatan terjadi penyama-rataan sistem pendidikan. Berhasil sih, tetapi ya begitu jadi sama-sama rendahnya.😀

    Hanya herannya disatu sisi, juga tidak konsisten buktinya ada sekolah-sekolah unggulan, misalnya seperti Taruna Nusantara.

    Harapannya, lebih baik dijamin kebebasan, untuk itu tugas pemerintah memberi rambu-rambu yang bersifat umum untuk membatasi apa yang disebut bebas tersebut. Itu khususnya bagi sekolah-sekolah yang secara khusus bisa dianggap mandiri. Untuk sekolah yang belum mandiri, lha ini tugas utama pemerintah untuk mendukung mereka agar mampu mandiri.

    Teori pendidikan seperti yang Bapak utarakan, terus terang saya cukup asing. Bukan ahli pendidikan gitu. Hanya saja karena mendidik maka saya jadi tahu apa yang harus diajarkan kepada mereka, jika itu

    level S1 maka diarahkan agar mereka mampu dan PD menyelesaikan permasalahan yang sudah baku solusinya. Jadi mereka siap kerja dan dapat hidup darinya.

    level S2 diarahkan agar mereka mampu secara filosofi mengetahui “mengapa suatu solusi baku dapat dipilih”, dan mengapa tidak yang lain.

    level S3 diarahkan mampu mencipta solusi baru secara ilmiah dan mampu menunjukkan posisi solusi tersebut terhadap yang lain.

    Tentang setelah S3 apakah “merasa semakin empowerd”.

    Waduh apalagi itu. Terus terang saya kurang tahu, hanya saja sekarang (belum lulus S3 lho) merasa nulisnya koq tambah lancar saja. Apa itu ada hubungannya, saya kurang tahu.🙂

    He, he, he gitu dulu mas Widya. O ya kalau ngajar di De Britto, titip adik saya ya, yang juga sama-sama guru.

    Salam.

    Suka

  15. I wish I could be a De Britto teacher (perumpamaan yg tidak mungkin). Kompetensi saya tidak masuk minimum requirements-nya sana. Hanya kebetulan saya banyak kenal guru di sana. Di RT saya ada wakil kepala sekolah dan guru bhs Inggris De Britto. Saya juga tinggal satu kompleks dgn ibu Titik Bariah mantan guru SMA 1 dan Almarhum Pak Mulyono bekas kepala sekolah SMA 1 adalah ketua RW saya.

    Mungkin adiknya Pak Wir adik kelas saya.

    Tentang pendidikan dasar dan menengah, Pak Wir, sebenarnya konsep-nya sudah lumayan. KTSP menurut saya bagus. Hanya saja, banyak hal masih mengganjal. Seharusnya dengan KTSP sekolah lebih diberi kesempatan berotonomi dalam menentukan banyak hal, termasuk memakai teksbook atau tidak. Mereka diharuskan menyusun kurikulum sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dgn persyaratan standar minimal. Jadi sekolah yg bisa mencapai lebih dari standar minimal diperbolehkan untuk memacu siswa secara lebih baik.
    Kalau KTSP benar-benar dipahami, guru bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan stake holders. Bahan, metode dan bayak hal lagi diserahkan pada guru dan sekolah.
    Tapi, yang saya temukan dari omong” dgn guru di Jawa dan Sumatra, yang terjadi lain. Sense autonomy tidak mereka rasakan. Mereka takut membuat bahan sendiri, takut untuk berbeda dgn yg lain. Makannya mereka beli buku. Buku yg bagus ya biasanya mahal!
    Permasalahannya, banyak dari guru yg lebih paham dalam memahami KTSP dibandingkan dgn penilik dan pejabat”di atasnya. Maka yg terjadi, pejabat” membuat aturan yg kadang berlawanan dgn KTSP misalnya menuntut guru mempunyai syllabus sama, tes sama, cara pengajaran yg hampir sama dll.

    Usul saya, kalau Pak Wir mau mengurangi maslah dalam pendidikan anak, kirim saja anak ke JIS (Jakarta International School) misalnya. Mahal (tdk mungkin untuk guru Yogya) tapi anak” tidak terlalu berbeban dan hanya belajar yg mereka butuhkan (kata sepupu saya yg anaknya belajar di sana lho) dan saya belm pernah dengar catut-mencatut buku pelajaran.

    Kalau saya, krn tidak banyak pilihan untuk pendidikan anak saya, hanya bisa bilang anak” khan akan dididik oleh waktu dan pengalaman. Ya, kalau kuatnya baru di sekolah yg gratisan atau di tempat yg kadang ada pungli ya tidak apa-apa. Apalagi mengingat bahwa saya tidak bisa mendidik anak saya dalam semua hal.

    Itu pendapat saya, Pak Wir. Moga-moga besuk anak-anak saya tidak minta kuliah di PH yg bagi orang Yogya mahal sekali hehehe. Salam.

    Suka

  16. Hallo Pak Wir,
    Lama tidak menambah komentar atau sharing pendapat, baru sibuk ‘ngoyake’ S3? Sudah selesai kah?

    Wah rupanya kontribusi Pak Wir ke pendidikan lewat penulisan buku hebat juga ya, minimal sudah 4 judul buku! Atau sudah lebih nih?

    Pertanyaannya, apa Pak Wir juga mendorong teman atau mahasiswa untuk menulis buku? Bagus lho itu, apalagi kalau mendampingi proses penulisannya. (Apalagi kalau ada cerita dibalik royalti hehehe.) Misalnya (aku cuma tebak-tebak lho) buku yg seharga 82 ribu, dengan royalty 10% dan satu semesternya laku 2500 buku (minimal cetak) wah kalau 4 buku khan jadi 82 jt per 6 bulan. Kalau di Yogya dah dapat rumah lho hehehe.

    Proficiat, terus menulis! Banyak doa dari Yogya.

    Wir’s responds: ya mas Widya, ini sedang menuliskan hasil penelitian kemarin dalam suatu disertasi. Moga-moga bisa dipertahankan dalam sidang secepatnya. Saat ini sedang menyiapkan seminar hasil terahir sebelum sidang tertutup. Penelitiannya sendiri sudah selesai dengan hasil yang sampai saat ini terlihat baik.

    Untuk buku, memang kelihatannya besar, masalahnya itu tidak dibayarkan sekaligus. Tetapi sesuai dengan progress penjualannya. Sedikit-sedikit, jadi nggak terasa tahu-tahu nggak bersisa.😛

    Untuk buku, memang sudah ditanyain editor, moga-moga kalau disertasi beres, bisa aktif nulis lagi. Idenya banyak, maksud besar tapi tenaga dan waktu koq kurang saja ya rasanya.😛

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s